BPKN MENDUKUNG TOLAK RESTRUKTURISASI JIWASRAYA

Peduli Rakyat News | Jakarta,- Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) selama kurun waktu Januari - Februari 2021 telah menerima banyak pengaduan dari korban nasabah Jiwasraya.

Dari jumlah keseluruhan pengaduan yang masuk, tercantum laporan pengaduan salah satunya dari Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ) yang mengadukan nilai kerugian dengan jumlah yang fantastis.

Berkenaan dengan hal tersebut, M.Mufti Mubarok sebagai Wakil Ketua BPKN RI terus berkomitmen pada perlindungan hak para korban Jiwasraya yang masih belum dibayarkan. 

Meski dari Jiwasraya telah memberikan opsi restrukturisasi yang ditawarkan ke nasabah, namun Jiwasraya tidak boleh merugikan hak konsumen dan tetap mengedepankan unsur keadilan serta kepastian hukum.

BPKN mendorong Menteri BUMN untuk menyelesaikan kasus yang sudah sistemik ini untuk segera di selesaikan, mengingat Jiwasraya (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa terbesar milik pemerintah (BUMN) yang berdiri sejak tahun 1859, hampir 80% para nasabahnya adalah golongan berpenghasilan rendah, 20% sisanya adalah para nasabah korporasi, para pensiunan swasta, para pensiunan PNS dan pensiunan karyawan BUMN.

Pihak Jiwasraya sejauh ini sudah memberikan opsi program restrukturisasi dengan tiga skema, yaitu nasabah Bancassurance, nasabah ritel perorangan dan korporasi manfaat karyawan. 

Namun kebijakan restrukturisasi dinilai sangat merugikan konsumen, karena semua opsi yang ditawarkan merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan janji Jiwasraya yang berdampak pada kerugian sistemik konsumen ditengah kondisi perekonomian nasional di saat pandemi ini.

Kasus asuransi Jiwasraya masuk dalam ranah perlindungan konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK No. 8 Tahun 1999.

Konsumen yang dimaksud disini adalah seluruh nasabah berdasarkan polis berjumlah 5,3 juta nasabah menjadi pihak yang harus bertanggung jawab. Restrukturisasi Jiwasraya tidak mengindahkan hak konsumen dan perbuatan melanggar hukum. 

"Kami akan mengundang Direktur utama Jiwasraya untuk meminta keterangan terkait dengan restruktrurisasi akibat dari kasus gagal bayar atau one prestasi yang dilakukan Jiwasraya" kata Mufti Mubarok di Gedung BPKN, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

BPKN RI juga melakukan koordinasi dengan OJK untuk melakukan pengawasan agar nasabah Jiwasraya mendapat jaminan pembayaran dan mencegah potensi kerugian masyarakat sesuai dengan UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumem Sektor Jasa Keuangan.

Lebih lanjut Mufti menambahkan, BPKN RI berharap adanya kepastian hukum kepada nasabah Jiwasraya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

BPKN RI juga mendorong aparat penegak hukum segera melakukan proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen. ***

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Selamat pagi saya termasuk salah satu korban pemegang polis annuitas dari pt. jiwa sraya dan juga sebagai korban pt. as. bumi putra untuk polis bea siswa yg sampai saat ini juga blm mendapat kepastian pencairan klaim dari kedua asuransi dimaksud, padahal kami sangat berharap dana dari kedua asuransi dimaksud untuk kelangsungan sekolah putra putri kami yg akan tamat pada tahun ini, apabila kami tidak mendapatkan dana tersebut dimasa pandemi yg sangat menyusahkan ini akan menambah makin parahnya kehidupan keluarga saya.
    Khusus untuk penawaran restru dari pt. as. jiwa sraya kami telah menyampaikan surat penolakan restru kepada tim restru pt. as. jiwa sraya dan saya juga menghentikan atau tidak melanjutkan penjaminan dari pt. jiwa sraya padahal pemutusan penjaminan ini dimungkinkan sesuai ketentuan dalam polis yaitu pasal 13 ayat (1 sd.4) namun hal ini sama sekali tdk diakomodir hanya dgn jawaban tidak bisa dan tdk ada solusi.
    Atas hal tersebut kami curiga dan kami yakin pemerintah dalam hal ini tentunya sudah memikirkan dan mungkin telah disiapkan dana talangan utk pembayaran klaim dan pengembalian sisa dana bagi nasabah yg menghentikan penjaminan.
    Tawaran restru ini menurut saya pemaksaan karena tidak bisa ditolak, dan sangat menguntungkan pihak asuransi hasil merger, hal ini dilakukan karena mereka sadar dengan kredibilitas asuransi yg sudah buruk sehingga kedepan akan sulit mendapatkan new customer, sehingga mereka berusaha mempertahankan nasabah lama yg jumlahnya jutaan, dengan berbagai cara salah satunya menakut nakuti dengan narasi apabila menolak maka dana yg masih tersisa tdk ada yg ngurus dan pencairan menunggu terjualnya asset pt. jiwa sraya.
    Atas kondisi ini saya memohon pemerintah sebagai pemilik pt. as. jiwa sraya untuk bertanggungjawab membayarkan sisa dana nasabah yg menolak melakukan restrukturisasi polis annuitas.
    Adapun alasan Penolakan saya terhadap tawaran restru dan mohon untuk memutuskan penjaminan serta membayarkan sisa dana adalah :
    1. Pemutusan penjaminan dengan penarikan sisa dana anuitas dimungkinkan, karena terjadi pengingkaran janji dari pihak penjaminan terhadap kesepakatan yg telah sitandatangani sebwlumnya oleh kedua belah pihak.
    2. Terjadi penurunan nilai manfaat yg diterima dgn nilai sangat materiil bagi saya yg merupkan masyarakat kecil dimana penurunan mencapai 30% lebih dari nilai manfaat yg diterima sebwlumnya.
    3. Ketidak percayaan saya saat ini terhadap perusahaan asurani dan saya trauma berhubungan dengan lembaga asuransi karena secara langasung telah mengalami sebagai korban dari 2 lembaga asuransi dengan kerugian baik materi maupun non materi terutama beban pikiran lahir dan bathin.
    4. Saya ingin dan lebih baik mengelola dana sendiri dengan resiko ditanggung sendiri sehingga tidak melibatkan pihak lain yg terbukti sangat membikin pusing.

    Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai pensiunan rakyat kecil mohon kepada BPKN RI dapat membantu saya agar keinginan saya menolak restru dgn harapan pengembalian sisa dana anuitas di pt. jiwa sraya dapat saya terima guna dapat mengurangi beban dimasa pandemi covid yg sangat menyusahkan kelangsungan hidup keluarga besar saya. Tks
    dari : Ida Ketut oka adi/pemegang polis anuitas no.QB-002405897 tgl. 07-08-2018

    BalasHapus