n Plt. Bupati Jember Apresiasi Desa Dukuh Dempok Masuk Nominasi HWPA 2020 - Peduli Rakyat News

Plt. Bupati Jember Apresiasi Desa Dukuh Dempok Masuk Nominasi HWPA 2020


Peduli Rakyat News | Jember,- Plt. Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief, mengapresiasi program salah satu desa yang masuk di nominasi HWPA 2020. Program tersebut adalah perlindungan bagi buruh migran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, masuk nominasi Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) 2020 tersebut.


“Perlindungan terhadap buruh migran sangat penting. Dan program yang dilakukan Kepala Desa Dukuh Dempok itu yang akan dinilai,” terang Plt. Bupati Jember.



Kabupaten Jember merupakan lumbung buruh migran. Kondisi itu membuat Pemdes Dukuh Dempok tersebut memfasilisitasi warganya yang menjadi buruh migran.


Untuk fasilitasi tersebut mulai dari sebelum berangkat, ketika diluar negeri, dan kembali dari luar negeri. Perlindungan itu mampu mendeteksi dampak ekonomi buruh migran terhadap  keluarganya.


Plt. Bupati leboh lanjut menjelaskan, Pemdes Dukuh Dempok memberikan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat dapat lebih senang tinggal di Indonesia. Sebelum berkunjung ke Desa Dukuh Dempok, Jum’at, 6 November 2020, tim HWPA bertandang ke kantor Pemkab Jember untuk bertemu dengan Plt. Bupati Jember.



Saat bersama plt bupati, ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ruhaini, menjelaskan, penghargaan diberikan kepada para pihak yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Perlindungan di tempat pengiriman maupun tempat buruh migran bekerja itu.


Lebih lanjut dijelaskan bahwa, untuk program penghargaan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Dewan juri yang memberikan penilaian terdiri dari banyak unsur, yang akan mencari nominasi desa yang mempunyai program komprehensif terhadap perlindungan buruh migran. "Target penghargaan kepada desa, dapat memberikan inspirasi bagi desa maupun daerah lainnya,” terang Ruhaini kepada awak media.


Ruhani menambahkan, untuk indikator penilainnya antara lain, peraturan yang dibuat, implementasi, sinergisitas, dan perubahan signifikan.Karena perlindungan kewarganegaraan adalah amanat konstitusi. (*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.