Pemerintah akan Terapkan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Protokol Covid-19 di Jember


Peduli Rakyat News | Jember,- Pemerintah Kabupaten Jember akan memberlakukan sanksi administratif berupa denda sebesar 25 ribu hingga 50 ribu rupiah bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. Hal itu dilakukan untuk merespon laju perkembangan Covid-19 yang semakin meningkat.


Pelaksana tugas (Plt) Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief menyampaikan hal itu usai memimpin rapat terbatas bersama sejumlah tokoh agama Kabupaten Jember di Pendapa Wahyawibawagraha, Jum’at 20 November 2020


Acara rapat terbatas yang dikemas dalam silaturahmi tokoh agama dan umara menyikapi perkembangan Covid 19 diikuti sejumlah tokoh diantaranya Ketua PCNU Jember KH. Abdullah Syamsul Arifin.



Plt. Bupati menjelaskan, dalam sepekan terakhir kenaikan jumlah kasus positif cukup mencengangkan. Dari sebelumnya jumlah kasus berkisar 60 orang melonjak hingga lebih 100 kasus positif baru. "Ini adalah perkembangan yang betul-betul mengkhawatirkan,” ucapnya.


Kiai Muqit, sapaan akrab plt bupati menegaskan bahwa untuk menyikapi hal itu, berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak.


Kiai Muqit mengevaluasi, sebelumnya operasi yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan dijatuhi sanksi sosial berupa bersih-bersih, menghafal Pancasila, dan semacamnya dinilai kurang efektif. Karena itu, sanksi administratif diberlakukan dengan memberikan denda kepada pelanggar mulai Rp. 25 – 50 ribu. 



Selanjutnya, kiai Muqit menjelaskan, selain memberlakukan sanksi administratif, Pemkab Jember telah menggandeng sejumlah tokoh agama untuk membantu menyosialisasikan bahaya Covid-19 kepada masyarakat. "Biasanya, kiai lebih mudah diterima masyarakat,” terangnya.


Dalam kesempatan itu, Gus Aab, panggilan akrab KH. Abdullah Syamsul Arifin, kepada sejumlah media menyebut diantara faktor penggerak laju perkembangan Covid-19 adalah kerumunan massa yang tidak mematuhi protokol kesehatan.


Dalam hal ini, kerumunan massa itu terjadi akibat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Karena itu, Pemkab Jember dan tokoh agama berupaya mencari formula yang tepat dalam mencegah laju perkembangan Covid-19. " Formula yang terbaik, yang tidak berimplikasi memperkeruh suasana,” pungkasnya. (*)

Posting Komentar

0 Komentar